Polda Sulsel Hentikan Penyidikan Korupsi Karebosi


Makassar,- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) menghentikan penyidikan kasus korupsi terkait lapangan Karebosi, Makassar. Padahal, penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut dimulai tahun 2006 lalu.

Pemberhentian penyidikan kasus korupsi lapangan Karebosi diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel Komisaris Besar (Kombes) Polisi Chevy Achmad Sopari yang dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/9/2012).

Menurutnya, tidak ada masalah dalam komersialisasi lapangan Karebisi yang dijadikan pusat perbelanjaan (mal) di bawah tanah yang dikelola oleh PT. Tozan Permai.

"Mengenai dimulainya penyelidikan dan penyidikan kasus lapangan Karebosi pada tahun 2006, saya belum tahu persis. Tapi yang jelasnya, tidak ada masalah lagi soal lapangan Karebosi karena sementara dalam proses pengurusan hak pengelolaan lahan (HPL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat," kata mantan Kepala Polres Takalar ini.

Saat ditanya dugaan praktik gratifikasi dalam pengelolaan lapangan Karebosi dari Pemerintah Kota Makassar ke PT. Tozan Permai, Chevy menyatakan, penyidik belum menemukannya.

"Kita belum temukan adanya gratifikasi dalam kasus itu. Yang jelasnya, kita mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas) yang kini jadi sengketa di masyakat. Terlebih lagi menjelang pemilihan gubernur Sulsel," jelasnya.

Sementara itu, menyimak perdebatan tentang lapangan Karebosi yang kian memanas di masyakat, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Inspektur Jendral (Irjen) Polisi Mudji Waluyo mengundang Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang juga bakal calon gubernur Sulsel serta Kepala BPN Wilayah Sulsel Elfachri Budiman dan Dirut PT. Tosan Permai Binsar J. Samosir untuk melakukan pertemuan dan mediasi di ruang rapat pimpinan di lantai 2 markas Polda Sulsel.

Dalam pertemuan itu, muncul 5 poin kesepakatan terkait kisruh lapangan Karebosi. Di antaranya kegiatan revitalisasi lapangan Karebosi Makassar yang dilakukan Pemkot Makassar dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua HPL dikatakan tertunda karena adanya tuntutan hukum masyarakat (class action). Ketiga usulan penerbitan HPL kepada Pemkot Makassar saat ini sedang diproses BPN pusat. Keempat segala aktifitas perdagangan yang sedang berlangsung dinyatakan tetap bebas.

Terakhir, pemanfaatan lapangan Karebosi sebagai ruang publik dinilai sesuai ketentuan yang berlaku. Lapangan itu bisa dipakai oleh masyarakat tanpa dipungut biaya. Padahal, sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengeluarkan surat keputusan tentang larangan aktivitas di Lapangan Karebosi yang sudah dikelola selama enam tahun lebih oleh PT. Tozan Permai. Bahkan Kepala BPN Sulsel Elfachri telah menyatakan akan memasang garis merah di lapangan Karebosi.

Namun belakangan, Elfachri membantah jika pihaknya akan memasang garis merah terkait surat yang dikeluarkan gubernur. Saat ini, PT. Tozan Permai bukan hanya mengelola lapangan Karebosi saja, tapi juga membuat terowongan bawah tanah serta jembatan serbaguna untuk dijadikan tempat perbelanjaan yang melintang di bawah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin diakhir rapat mediasi, mengatakan terima kasih dan apresiasi kepada Kapolda Sulsel dan Pangdam VII Wirabuana yang mempunyai kepedulian terhadap kamtibmas terutama terkait kisruh Lapangan Karebosi, Makassar. (Farid Assifa | Kompas.com)


Asliah AR | Jumat, 22 Maret 2013 - 07:35:16 WITA | dibaca: 125 pembaca